Jakarta, 28 Juli 2025 — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau terus memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, khususnya di bidang kewarganegaraan dan kenotariatan.

Kepala Kanwil Kemenkum Kepri, Edison Manik, bersama jajaran, melakukan kunjungan kerja ke Ditjen AHU untuk membahas berbagai isu aktual dan strategis yang menjadi perhatian masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah permasalahan kewarganegaraan, termasuk dinamika kebijakan serta hambatan administratif yang dihadapi di daerah.

Direktorat Tata Negara dan Direktorat Perdata menerima langsung masukan dari Kanwil Kepri. Kedua pihak membahas langkah-langkah untuk memperkuat koordinasi dalam proses pelayanan kewarganegaraan, mulai dari evaluasi berkas hingga upaya peningkatan kontrol administratif terhadap pemohon.

Sementara itu, dalam bidang kenotariatan, perhatian difokuskan pada penyelesaian beberapa kasus notaris yang membutuhkan keputusan pusat serta kendala teknis yang dihadapi dalam layanan sistem daring. Diharapkan hasil dari koordinasi ini dapat mempercepat tindak lanjut terhadap berbagai usulan dan permohonan dari daerah, serta mewujudkan pelayanan hukum yang semakin efektif dan akuntabel.

Koordinasi ini mencerminkan komitmen bersama antara pusat dan daerah dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, responsif, dan berintegritas kepada masyarakat.

Palembang - Kementerian Hukum (Kemenkum) melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkum Sumatera Selatan (Sumsel) berhasil mewujudkan capaian bersejarah dalam pemerataan akses keadilan di Indonesia. Provinsi Sumsel resmi dinobatkan sebagai provinsi pertama yang telah membentuk pos bantuan hukum (posbankum) di seluruh 3.258 desa/kelurahan, sehingga cakupannya mencapai 100 persen tanpa terkecuali.

“Saya mengapresiasi Gubernur Sumsel atas keberhasilannya menjadikan Sumsel sebagai provinsi pertama di Indonesia yang telah 100 persen membentuk posbankum di setiap desa/kelurahan di Provinsi Sumsel. Hal ini tentunya dapat menjadi contoh bagi provinsi lainnya di Indonesia,” kata Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas saat meresmikan posbankum desa/kelurahan di Griya Agung, Palembang, Senin (28/07/2025).

Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) pun memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Sumsel atas pencapaian ini, sekaligus menjadi pengakuan terhadap keberhasilan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dibawah koordinasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkum.

Hadirnya posbankum di desa/kelurahan, lanjut Supratman, diharapkan menjadi solusi strategis untuk semakin mendekatkan akses keadilan kepada masyarakat, khususnya ditingkat desa/kelurahan.

“Masyarakat tidak hanya sadar hukum, tapi juga mandiri dalam menyelesaikan persoalan hukum yang terjadi di antara mereka secara bijak dan damai, tanpa harus melalui proses peradilan. Hal ini akan sangat membantu berbagai pihak, baik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah Agung sebagai pintu keadilan terakhir,” lanjut Supratman.

Selain posbankum desa/kelurahan, Kemenkum juga secara resmi memulai pelatihan paralegal, yang akan diikuti oleh 6.687 peserta dari 17 kabupaten/kota di Sumsel. Paralegal akan diberikan pelatihan dan supervisi oleh 14 Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi, dengan Kemenkum Sumsel sebagai fasilitator guna meningkatkan kapasitas paralegal agar mampu memberikan layanan bantuan hukum cepat dan tepat kepada masyarakat desa.

Sebagai wujud apresiasi kepada seluruh mitra kerja Kemenkum di wilayah, Menkum memberikan penghargaan kepada gubernur, walikota, dan bupati atas dukungan dalam pembentukan Posbankum Desa/Kelurahan Provinsi Sumsel. Dalam kunjungannya ke Palembang, Menkum juga melakukan peninjauan langsung ke Posbankum Kelurahan Lima Ilir untuk memastikan standar layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Kemudian sebagai bagian dari upaya keberlanjutan, Kanwil Kemenkum Sumsel pada kesempatan ini menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan 9 Fakultas Hukum di Sumsel, di antaranya Universitas Sriwijaya, Universitas Kader Bangsa, Universitas Muhammadiyah Palembang, Universitas Palembang, Universitas Sjakhyakirti, Universitas IBA, UIN Raden Fatah Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda, dan Universitas Taman Siswa. Kesepakatan ini untuk mendorong keterlibatan akademisi melalui penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di posbankum desa/kelurahan.

Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyampaikan apresiasi kepada Kemenkum yang telah menjadi inisiator dan penggerak utama program ini.

“Keberhasilan Sumsel mencapai 100 persen posbankum tidak mungkin terwujud tanpa komitmen dan kerja keras Kemenkum. Program ini sejalan dengan visi kami menjadikan Sumsel sebagai provinsi inklusif, sadar hukum, dan berkeadilan sosial,” ungkap Herman Deru.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian, menambahkan bahwa capaian ini adalah hasil sinergi yang solid antara berbagai pihak.

“Ini adalah hasil kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil. Kemenkum Sumsel berperan sebagai motor penggerak untuk memastikan seluruh desa/kelurahan mendapatkan pendampingan,” tegas Kepala Kanwil.

Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel memastikan pihaknya akan memantau, membina, dan memperkuat keberlanjutan program ini melalui peningkatan kompetensi paralegal dan pembudayaan hukum melalui posbankum kelurahan/desa sebagai fondasi keadilan sosial di Sumsel. Kemenkum berkomitmen untuk memperluas pembentukan posbankum kelurahan/desa ke seluruh Indonesia.

Jakarta, 28 Juli 2025 – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, Edison Manik, menghadiri rapat teknis pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Capaian Kinerja Semester I bersama Sekretaris Jenderal Kemenkum RI.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum bapak Komjen Pol. Nico Afinta, dan dihadiri oleh para Kepala Unit Eselon I serta para Kepala Kantor Wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Kepala Biro Umum, Risman Somantri, memaparkan rundown acara serta layout kegiatan yang akan berlangsung dalam pelaksanaan kegiatan Rakor Capaian Kinerja Semester I.

Salah satu poin penting dalam pertemuan tersebut adalah pembagian komisi yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Penguatan Reformasi Birokrasi, bapak Sucipto, sebagai bagian dari penyusunan materi pembahasan Rakor.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM), Gusti Ayu Putu Suwardani, turut menyampaikan kesiapan pelaksanaan Rakor yang akan diselenggarakan di BPSDM Hukum, Ia menjelaskan bahwa pembenahan sarana dan prasarana terus dilakukan secara bertahap, serta meminta arahan dan pendampingan dari Sekretaris Jenderal untuk penguatan pembangunan BPSDM. “Sinergi dan kolaborasi terus kami dorong untuk membesarkan BPSDM Hukum. Semoga pelaksanaan Rakor berjalan lancar dan sesuai harapan kita bersama,” ujarnya.

Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal Kemenkum menekankan bahwa pelaporan dan pelaksanaan acara harus berjalan dengan tertib dan tepat sasaran. Beliau juga meminta kepada Kepala Biro Hukum, Komunikasi Publik dan Kerja Sama untuk menyiapkan siaran pers kegiatan. “Rakor ini menjadi momen penting untuk memantau pelaksanaan program dan capaian kerja Kanwil selama semester I serta mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang akan dibahas untuk memperoleh output strategis di semester II mendatang,” tegasnya.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Riau, Edison Manik, menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh keberhasilan Rakor Capaian Kinerja Semester I. “Kanwil Kemenkum Kepri siap memberikan kontribusi maksimal dan bersinergi dalam mewujudkan hasil Rakor yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi,” tegas Edison.

Tanjungpinang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (Kanwil Kemenkum Kepri) bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam dan Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) mengadakan koordinasi virtual pada Senin, 28 Juli 2025. Pertemuan ini menjadi langkah awal persiapan event kolaboratif yang akan fokus pada kekayaan intelektual (KI) di Batam.

Kepala Bidang Kekayaan Intelektual Kanwil Kemenkum Kepri, Bobby Briando, dalam koordinasi tersebut menekankan pentingnya sinergi lintas instansi ini. Menurutnya, kolaborasi aktif sangat dibutuhkan untuk mendukung penguatan sektor ekonomi kreatif, khususnya di bidang musik dan seni.

Event mendatang yang sedang dirancang akan mengusung tema "Lisensi dan Royalti Penggunaan Lagu untuk Kepentingan Komersial". Tema ini dipilih sebagai bagian dari upaya strategis untuk meningkatkan pemahaman serta kepatuhan terhadap hak kekayaan intelektual di kalangan pelaku industri kreatif. Konsep kegiatan ini direncanakan menyerupai acara sebelumnya yang telah sukses diselenggarakan, namun dengan penguatan pada aspek edukasi dan pelayanan publik. Sebagai bentuk perluasan layanan, Kanwil Kemenkum Kepri juga akan kembali membuka Mobile Intellectual Property Clinic sebagai bagian dari acara tersebut.

Apresiasi disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Ardiwinata, atas kolaborasi dan dukungan fasilitas yang telah diberikan. Ardiwinata sendiri berharap kerja sama lintas sektor ini dapat terus berlanjut, termasuk dalam memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta penguatan layanan One Stop Service bagi para pelaku ekonomi kreatif di wilayah Kepulauan Riau. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis bagi Kanwil Kemenkum Kepri untuk berkontribusi aktif dalam peningkatan pendaftaran kekayaan intelektual di wilayahnya.

Palembang, 28 Juli 2025 - Seluruh Desa dan Kelurahan sebanyak 3.258 di 17 Kabupaten/Kota Sumatera Selatan secara resmi  telah membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum). Posbankum adalah wadah bagi masyarakat desa/kelurahan untuk mendapatkan layanan informasi/konsultasi, penyelesaian sengketa/konflik melalui mediasi oleh Paralegal dan Kepala Desa/Lurah sebagai Juru Damai, dan layanan rujukan advokad baik probono maupun Organisasi Bantuan Hukum. Terbentuknya 3.258 Posbankum menggenapi jumlah Posbankum secara nasional yang sudah terbentuk menjadi 10.470 Pos.

Peresmian Posbankum yang digelar di Griya Agung, Palembang, Senin (28/7) dilakukan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas didampingi oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Min Usihen serta dihadiri oleh Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol. Andi Rian serta unsur Muspida dan Bupati/Walikota.

Atas capaian tersebut, Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menganugerahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan atas rekor pembentukan Posbankum pertama pada seluruh desa/kelurahan disatu provinsi.

“Saya mengapresiasi bantuan Pak Gubernur untuk mendorong hadirnya Posbankum, Ini adalah untuk pertama kalinya sebuah provinsi 100 persen Desa/Kelurahannya ada Posbankum, saya yakin keadilan bisa hadir secepatnya di Sumatera Selatan dan akan menjadi percontohan baik bagi wilayah lainnya”, ungkap Menteri Hukum yang hadir langsung di Acara Peresmian Posbankum di Palembang, Sumatera Selatan.

Menteri Hukum juga menekankan bahwa aspek hukum dan keadilan adalah program prioritas yang tertera dalam asta cita Presiden Prabowo. Presiden selalu menekankan, Hukum adalah jaminan keadilan dan keadilan adalah tuntutan setiap warga negara dan negara harus melakukan pemenuhan layanan akses terhadap keadilan.

Menurut Menteri Hukum, pembentukan Posbankum dan pelatihan paralegal adalah langkah konkret Kementerian Hukum melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) untuk mempermudah masyarakat memperoleh akses keadilan hingga ke tingkat desa/kelurahan. Setelah melakukan peresmian Posbankum dan pembukaan pelatihan Paralegal, Menteri Hukum meninjau Posbankum yang berada di Kantor Kelurahan Lima Ilir, Kota Palembang.

Sementara itu Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Hukum yang telah menjadi inisiator  dan mendorong program Posbankum Desa/Kelurahan. “Keberhasilan capaian Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan dalam pembentukan Posbankum tidak mungkin terwujud tanpa sinergi dengan Kementerian Hukum” ujar Gubernur Herman Deru.

Herman Deru juga yakin dengan terbentuknya Posbankum  keadilan dan penegakan supremasi hukum  akan lahir Bumi Sriwijaya “Posbankum harus responsif, aktif dan solutif”  tegasnya.

Sebagai bagian dari upaya keberlanjutan pengembangan Posbankum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan juga melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama  dengan 9 Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Sumatera Selatan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Posbankum.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian menegaskan bahwa sinergi yang solid antara berbagai pihak tidak boleh berhenti sampai dengan peresmian saja. “Keberhasilan ini adalah buah kerja sama erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat sipil. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan akan terus meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak guna memastikan pelayanan Posbankum berjalan dengan baik,” tegasnya.